Harga BBM Bisa Turun

Harga BBM Bisa Turun
oleh : zulfikar
Harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri seharusnya bisa diturunkan mengingat saat ini harga minyak anjlok ke angka US$101 per barel. Namun sayangnya, pemerintah malah menaikkan harga BBM melalui pajak bahan bakar kendaraan bermotor. ''Kalau pemerintah mau, harga BBM bisa diturunkan. Tapi, pemerintah justru bergerilya dengan DPR untuk menaikkan pajak bahan bakar melalui pajak daerah. Ini namanya kenaikan harga BBM terselubung,'' kata Anggota Komisi XI�DPR RI Dradjad Wibowo di Jakarta, Rabu (10/9). Penaikan tarif maksimal pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari 5% menjadi 10% dipastikan akan memberikan dampak negatif. Dradjad memperkirakan distribusi BBM di dalam negeri akan kacau dan berpotensi menimbulkan penyelundupan antar daerah. Hal ini juga bisa menjadi ladang baru buat polisi. ''Contoh, harga BBM Jabar dan Jateng yang berbeda, orang bisa main selundup,'' tegasnya. Di negara maju, memang sudah menerapkan pajak bahan bakar. Tetapi pendapatan masyarakat di negara itu juga tinggi. Mereka menerapkan pajak bahan bakar untuk mengurangi emisi karbon. Tapi, kalau di Indonesia, penaikan pajak bahan bakar akan menambah berat beban masyarakat. Karena itu, seharusnya pajak bahan bakar tidak perlu dinaikkan.

''Kalau pajak bahan bakar naik, yang celaka masyarakat. Harusnya pajak kendaraan bermotor (PKB) saja dinaikkan. Cuma kalau PKB dinaikkan, industri otomotif akan marah-marah karena lobinya kan kuat sekali ke pemerintah,'' jelasnya. Sementara itu, anggota Komisi XI Rama Pratama menyatakan penaikan PKB tidak serta merta menurunkan konsumsi BBM�bersubsidi. Untuk itu, pemerintah harus melakukan kampanye guna menggeser perilaku konsumsi masyarakat. ''Karena yang susah itu, menggeser perilaku konsumsi,'' tegas Rama. Rama juga meminta agar kebijakan disinsentif seperti menaikkan PKB harus dilakukan secara integratif. Jangan seperti kasus konversi minyak tanah ke LPG yang tidak integratif. Akibatnya, minyak tanah dikurangi, tapi kemudian terjadi kelangkaan. ''Kalau misalnya mau mengubah perilaku konsumsi, tapi ternyata impor kendaraan dari Jepang tidak dibatasi akan sulit. Kita harus bicara lintas sektoral. Kalau enggak, kebijakan itu tidak akan efektif. Jangan menangani masalah secara parsial,'' kata Rama