Global Bond $ 2M Beresiko terhadap kurs

Global Bond $ 2M Bersiko terhadap kurs
Oleh : zulfikar
Pemerintah RI menerbitkan obligasi internasional (global bond) senilai US$ 2 miliar di New York, AS, Kamis (10/1). Itu merupakan transaksi obligasi internasional terbesar negara Asia. Namun, kalangan ekonom menganggap penerbitan surat utang untukmembiayai defisit APBN itu sangat berisiko karena dolar AS sedang tidak stabil.Disamping itu juga keputusan tersebut sangat berani tanpa mempertimbangkan fluktuasi dollar di tahun 2008.

Dirjen Pengelolaan Utang Negara Departemen Keuangan (Depkeu) Rahmat Waluyanto mengungkapkan, obligasi internasional yang diterbitkan di AS terdiri atas Indo-18 dan Indo-38 masing-masing senilai US$ 1 miliar.

Dalam roadshow yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan pejabat Bank Indonesia di Singapura, Hong Kong, Los Angeles, Boston, dan New York, Pemerintah RI mendapatkan total pesanan senilai US$ 3 miliar atau kelebihan permintaan (oversubscribed) 1,5 kali.

“Ini merupakan transaksi obligasi terbesar oleh Pemerintah RI selama ini dan terbesar di Asia,” tutur Rahmat
Dia mengakui, transaksi tersebut dilakukan dalam situasi pasar global yang sulit akibat krisis kredit perumahan berisiko tinggi (subprime mortgage), melemahnya nilai tukar dolar AS, dan tingginya harga minyak.

Menurut Rahmat Waluyanto, sebanyak 24% Indo-18 tersebar di Asia, 47% di AS, dan 29% di Eropa. Sedangkan 10% Indo-38 terdistribusi di Asia, 52% di AS, dan 38% di Eropa. Berdasarkan jenis investor, 61% merupakan asset managers, 17% bank, serta 22% asuransi dan lembaga keuangan lainnya.

"Untuk pertama kalinya, investor AS mendominasi transaksi, terutama Indo-bond dengan tenor 30 tahun. Itu menunjukkan kepercayaan institusi berpengaruh di dunia terhadap kredibilitas Pemerintah RI dalam mengelola perekonomian jangka panjang," paparnya.

Obligasi global Indo-18 dan Indo-38 mendapatkan peringkat BB- dari Fitch Ratings dan Ba3/Stable dari Moody's. Bertindak sebagai joint lead manager adalah Barclays Capital, HSBC, dan Lehman Brothers.

High Risk

Sementara itu, kalangan ekonom menganggap langkah pemerintah itu sangat beresiko karena dolar AS saat ini tidak stabil. Kecuali itu, imbal hasil (yield) sebesar 6,95% untuk Indo-18 yang jatuh tempo pada 18 Januari 2018 dan 7,74% untuk Indo-38 dengan jatuh tempo 18 Januari 2038 terlalu tinggi.

“Yield itu kemahalan karena tren suku bunga dunia sedang turun. Seharusnya pemerintah terlebih dulu mengutamakan sumber pendanaan dalam negeri,” kata ekonom International Center for Applied Finance and Economics (Intercafe) Iman Sugema ketika dihubungi Investor Daily di Jakarta, Jumat (11/1).

Menurut dia, saat ini Indonesia memiliki kelebihan likuiditas di dalam negeri yang berasal dari keuntungan eksportir komoditas ekspor, seperti minyak sawit mentah (CPO) akibat kenaikan harga minyak dunia.

Keuntungan tersebut tidak diinvestasikan kembali untuk meningkatkan produksi, tetapi ditanam di pasar keuangan dan surat berharga. “Kenapa pemerintah tidak memanfaatkan dana-dana yang saat ini bergentayangan di dalam negeri?!” ucapnya.

Ekonom Indef Aviliani juga mengatakan, yield obligasi internasional sebesar 6,95% untuk Indo-18 dan 7,74% untuk Indo-38 terlalu tinggi serta sangat berisiko. Soalnya, obligasi tersebut diterbitkan pada awal tahun, sehingga pemerintah tidak memiliki perbandingan dengan negara lain.

“Apalagi sekarang harga minyak dan dolar AS tidak stabil. Seharusnya pemerintah mulai mengurangi ketergantungan pembiayaan negara dari luar negeri,” tandasnya.

Pengamat ekonomi Hendri Saparini menyatakan, penerbitan langkahpemerintah tersebut merupakan jalan pintas memperoleh sumber pembiayaan. Soalnya, pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk membiayai pengeluaran negara pada awal tahun.

“Risiko penerbitan surat utang pada awal tahun tidak memperhitungkan faktor eksternal, sehingga tidak ada benchmark-nya,” ujarnya.

Pemerintah, menurut Hendri, harus memiliki perencanaan bagus agar tidak salah perhitungan yang merugikan negara. “Kalau salah perhitungan, rakyat juga yang menanggung,” paparnya.
Dalam APBN 2008, total belanja negara ditetapkan Rp 854,7 triliun, sedangkan pendapatan negara dan hibah Rp 781,4 triliun. Adapun defisit diputuskan Rp 73,3 triliun atau 1,7% dari produk domestik bruto (PDB).

APBN 2008 menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,8%, inflasi 6%, nilai tukar rupiah Rp 9.100 per dolar AS, suku bunga Sertifikat bank Indonesia (SBI) tiga bulan 7,5%, harga minyak internasional US$ 60 per barel, dan volume produksi (lifting) minyak 1,034 juta barel per hari