Menkeu Kecam BPD Sebut BPD Beternak Uang
oleh : Zulfikar
Menko Perekonomian yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyindir bankir dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dianggapnya selalu ingin mengambil cara gambang.Mereka selama ini mau memudahkan urusan kinerja dengan hanya memarkirkan dananya di Surat Utang Negara (SUN) atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI).Sindiran itu disampaikan Menkeu dalam acara pendanaan 10.000 MW oleh BPD kepada PLN di Gedung Depkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2009)."Mentalitas dari bankir yang memudahkan ini lah yang akan menghalangi aktivitas ekonomi," ucap Sri Mulyani.Menurut Sri Mulyani, label BPD yang selama ini hanya terkesan menerima muntahan dana-dana APBD daerah yang tidak terpakai pakai masih melekat. Sehingga tanpa harus harus bersusah-susah dan berkeringat sudah dapat dana kelolaan yang cukup besar.
oleh : Zulfikar
Menko Perekonomian yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyindir bankir dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dianggapnya selalu ingin mengambil cara gambang.Mereka selama ini mau memudahkan urusan kinerja dengan hanya memarkirkan dananya di Surat Utang Negara (SUN) atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI).Sindiran itu disampaikan Menkeu dalam acara pendanaan 10.000 MW oleh BPD kepada PLN di Gedung Depkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2009)."Mentalitas dari bankir yang memudahkan ini lah yang akan menghalangi aktivitas ekonomi," ucap Sri Mulyani.Menurut Sri Mulyani, label BPD yang selama ini hanya terkesan menerima muntahan dana-dana APBD daerah yang tidak terpakai pakai masih melekat. Sehingga tanpa harus harus bersusah-susah dan berkeringat sudah dapat dana kelolaan yang cukup besar.
"Bahkan yang buruk lagi meminjamkan ke bank lain terutama ke bank kecil. Jadi dia (BPD) betul-betul beternak uang," ujarnya.Sri Mulyani mendesak agar BPD harus lebih agresif lagi dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi termasuk dengan pendanaan infrastruktur seperti PLN dan lain-lain. Ia mendesak mentalitas buruk dari bankir BPD harus dirubah termasuk dalam menyikapi penjaminan pendanaan PLN yang kebetulan di jamin oleh Departemen Keuangan sehingga agar tidak berleha-leha."Menkeu untuk menjamin itu, menekan persepsi terhadap risiko, tidak dengan tujuan jaminan itu untuk teralisir, kalau perlu sampai akhir saya jadi menkeu tidak terealisir (jaminan)," harapanya.Dalam kesempatan kali ini, BPD mendanai pembiayaan infrastruktur termasuk kepada PT PLN sebesar Rp 4,7 triliun untuk 10.000 MW. Menkeu pun memberikan apresiasi kepada BPD yang telah berani dan agresif untuk membiaya pendanaan 10.000 MW program pemerintah melalui PLN."Bahwa ini konsorsium bank pembangunan daerah yang pertama kali dalam dua jenis pinjaman rupiah dan valas. Ini langkah maju dari BPD," puji Sri Mulyani.

0 Comments:
Post a Comment