Pemerintah Akan Berusaha Genjot Produksi Minyak

22 KKS Kurang Perform Tidak Capai Target
oleh : zulfikar
Pemerintah melalui departemen ESDM menyatakan ada 22 KKS kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sampai 11 April 2008 belum mencapai target yang ditetapkan. Namun, secara nasional, produksi minyak sampai 11 April 2008 telah mencapai 977.187 barel per hari (bph) atau 100,01% di atas target APBN Perubahan 2008 sebesar 977.100 bph.

”Mereka harus menggenjot produksinya agar mencapai target yang ditetapkan,” ujar Dirjen Migas Luluk Sumiarso di Jakarta kemarin. Ke-22 KKKS yang belum mencapai produksi tersebut antara lain adalah PT Pertamina (persero) yang baru mencapai produksi 110.704 bph atau 86,49% dari target 128.000 bph; Total E&P Indonesie yang baru mencapai 92.430 bph atau (99,39%) dari target 93.000 bph; Medco E&P Indonesia yang baru mencapai 32.806 bph (98,%) dari target 33.340 bph; BOB PN-PT BSP dengan produksi 22.031 bph (89,19%) dari target 24.700 bph; BP West Java dengan produksi 22.448 bph (97,6%) dari target 23.000 bph; ConocoPhillips (Sumatera) sebesar 11.081 bph (94,71%) dari target 11.700 bph. Sementara itu, lanjut Luluk, 13 KKKS lain mampu melebihi target. Wakil Kepala Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Abdul Muin mengatakan, tidak tercapainya target sebagian KKKS merupakan dampak dari berbagai kendala yang ada sebelumnya. Namun, dia optimis tis keadaan akan lebih baik seiring penerapan kebijakan fiskal berupapembebasanbea masuk bagi barang-barang untuk kegiatan eksplorasi panas bumi dan gas. ”Dampaknya memang baru kelihatan jangka panjang dan belum bisa dirasakan dengan cepat,”tutur dia. Muin mengatakan, dengan adanya tambahan investasi tersebut, kegiatan eksplorasi saat ini di masa mendatang akan menambah produksi cukup signifikan. Menurut dia,investor saat ini bahkan tertarik untuk melakukan eksplorasi di laut dalam yang memerlukan biaya tinggi dan memiliki risiko besar

Berdasarkan data BP Migas, tahun ini Chevron menargetkan produksi minyak bumi sebanyak 408.000 barel per hari (bph), turun 17.478 bph dibanding tahun lalu. Sedangkan Pertamina akan memproduksi 128.000 bph, naik 19.767 bph dibanding 2007. Total pun akan menaikkan produksinya menjadi 93.000 bph dari 88.517 bph.

BP Migas memperkirakan, produksi minyak bumi 37 KKKS tahun ini sebesar 977.073 bph, naik 22.674 bph dari tahun lalu yang hanya 954.399 bph.

“Untuk meningkatkan produksi minyak, pemerintah tengah menggalakkan kegiatan eksplorasi. Langkah lainnya adalah mengoptimalkan sumur-sumur atau secondery recovery dengan teknik capture storage,” kata Purnomo.

Menurut Purnomo, upaya apa pun yang dilakukan saat ini tidak serta-merta langsung menaikkan produksi minyak. Sebab, dibutuhkan waktu lama untuk bisa menghasilkan minyak bumi dari sebuah sumur.

Purnomo mencontohkan Blok Cepu di Bojonegoro, Jawa Tengah. Jika tidak terjadi tarik menarik politik, kata dia, saat ini seharusnya Blok Cepu sudah bisa menghasilkan minyak bumi. “Padahal, blok tersebut sejak 1990 sudah dikerjakan. Kalau saat itu sudah ada keputusan politik, pasti sekarang minyaknya sudah ngocor,” ujar Purnomo.

Dia mengakui, penurunan produksi minyak terjadi sejak 1995, karena telah mencapai fase lifetime. Usia industri minyak di Tanah Air telah mencapai 100 tahun lebih. “Ibarat manusia, industri minyak domestik sudah tua dan tertatih-tatih. Kondisi ini bisa saja dinaikkan, tapi tidak bisa seperti sebelumnya. Berbeda dengan industri gas yang baru muncul 1970-an,” ungkap Purnomo.

Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Kuswo Wahyono menilai, jangka pendek yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak adalah memberdayakan lapangan minyak yang telantar. Cara ini tak butuh waktu lama.

Kuswo menyarankan, untuk jangka menengah pemerintah bisa menyederhanakan proses perizinan dan mempermudah pengadaan barang-barang. “Saat ini, untuk memasukkan rig (anjungan pengeboran) saja susah,” ujarnya.

Wakil Ketua Indonesian Petroleum Association (IPA) Sammy Hamzah menambahkan, satu-satunya cara untuk meningkatkan produksi minyak adalah mengembangkan lapangan-lapangan baru. Tapi, hasilnya baru bisa dinikmati lima atau delapan tahun kemudian.

“Karena itu, saat ini kita harus menahan laju penurunan produksi lapangan minyak yang sudah ada,” ujarnya. Caranya dengan menerapkan teknologi enhance oil recovery (EOR). Namun biayanya mahal. Biaya untuk mengangkat satu barel minyak lapangan tua bisa 70-80% lebih tinggi dari lapangan baru. Selain itu, cost recovery sumur tua cenderung lebih tinggi.

Sammy menilai, insentif pemerintah saat ini sudah cukup mengakomodasi investor. Pemerintah tinggal menggairahkan investasi di sektor migas.

Dihubungi terpisah, Kepala PPPTMGB Lemigas Hadi Purnomo mengatakan, teknologi carbon capture and storage (CCS) mampu menggenjot produksi minyak, yakni dengan menangkap gas CO2 di udara untuk disuntikkan ke bumi.

Hadi menjelaskan, emisi gas CO2 merupakan produk samping dari konsumsi energi. Indonesia mengalami pertumbuhan konsumsi energi sebesar 7% dan berpotensi menyumbang gas CO2.

Dia menambahkan, terdapat empat reservoir potensial untuk menyimpan gas CO2, yaitu Kepulauan Natuna, Bontang, Duri, dan Sumatera Selatan.

Sementara itu, Kepala BP Migas Raden Priyono mengungkapkan, 16 blok migas baru yang meliputi 2.710 sumur akan berproduksi tahun ini sebesar 71.367 bph ekuivalen. Produksi ini akan dimasukkan ke dalam lifting APBN-P 2008. Blok itu antara lain Tangguh, Senoro, Banyu Urip, Pulau Gading, Sungai Kenawang, Sadewa, Randegan Utara, dan Anggor. Total investasi 16 blok mencapai US$ 12,9 miliar (Rp 118 triliun).

Selain itu, terdapat lima blok lain yang siap berproduksi dan kini masih tahap eksplorasi, yakni blok Selat Makassar, Inpex, Natuna, Semai, dan Masella.

Tren Dunia Turun

Priyono menambahkan, pihaknya saat ini mengejar target produksi migas ekuivalen sebanyak satu juta bph. Dalam dua bulan terakhir, produksi migas meningkat. Produksi minyak dan kondensat Mei ini mencapai 982.550 bph. Sejak Januari 2008 hingga April 2008, produksi minyak dan kondensat rata-rata 955.847 bph, 986.848 bph, 985.872 bph, dan 978.960 bph.

Dia mengungkapkan, tren eksplorasi migas dunia menurun belakangan ini, termasuk Indonesia. Ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan investor multinasional akibat merosotnya harga minyak pada 1998, hingga mencapai US$ 10 per barel. Faktor lainnya adalah pemotongan bujet investasi secara signifikan.

Ke depan, kata dia, bujet eksplorasi akan meningkat bila investor yakin harga minyak tetap tinggi, di atas US$ 100 per barel.

Priyono menjelaskan, investasi industri migas bersifat jangka panjang. Hasil yang diperoleh saat ini, misalnya, merupakan investasi pada 1998-2002.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai, produksi minyak bisa saja mencapai satu juta bph. Namun, apakah secara riil semua masuk ke penerimaan negara atau tidak. “Subsidi BBM dan listrik bisa tertutup bila lifting mencapai 1,050 juta bph,” kata Pri Agung.

Asumsi Diubah

Secara terpisah, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menegaskan, pemerintah akan mengubah asumsi harga minyak dalam APBN-P 2008 untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia agar subsidi BBM tidak kembali membengkak. Dia memperkirakan subsidi akan kembali melambung seiring kenaikan harga minyak dunia yang sudah menyentuh harga US$ 127 per barel akhir pekan lalu. "Kami segera membicarakan berapa asumsi yang akan dipasang dalam APBN," katanya, Jumat (16/5) malam.

Dalam APBN-P 2008, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$ 95 per barel. Harga ICP sekitar US$ 4-5 di bawah harga minyak dunia.

Menurut Paskah, kemungkinan pemerintah mamatok asumsi harga minyak menjadi US$ 100 per barel. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan asumsi harga minyak diubah menjadi US$ 110 per barel dan lifting tetap 927 ribu bph.

Berdasarkan data Departemen ESDM, rata-rata harga ICP adalah US$ 92,09 pada Januari 2008, US$ 94,64 (Februari), dan US$ 103,11 pada Maret 2008.

Sementara itu, Kepala BPS Rusman Heriawan memaparkan, pemerintah akan memperbarui seluruh data penerima bantuan langsung tunai (BLT) pada September 2008. Dari 6.300 kecamatan yang ada, BPS baru memperbarui data untuk 1.000 kecamatan