Pertumbuhan Ekonomi Akhirnya Direvisi 6,4%.

Pertumbuhan Ekonomi Akhirnya Direvisi 6,4%.
oleh : Ryan Kiryanto

Pemerintah akhirnya merevisi asumsi indikator makroekonomi APBN 2008. Target pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya dipatok 6,8%, diturunkan menjadi 6,4%.Laju inflasi yang sebelumnya ditetapkan 6%, diubah menjadi 6,5%. Kurs rupiah yang sebelumnya ditetapkan Rp9.000 berubah menjadi Rp9.150 per dolar Amerika Serikat (AS). Harga minyak mentah yang sebelumnya dipatok di level USD60 per barel diubah menjadi USD83 per barel. Produksi atau lifting minyak diubah menjadi 910.000 barel per hari dari sebelumnya 1,034 juta barel per hari. Defisit yang sebelumnya sebesar 1,7% produk domestik bruto (PDB) diubah menjadi 2%. Pendapatan negara yang sebelumnya Rp781,4 triliun diubah menjadi Rp839 triliun.

Terakhir, pengeluaran yang sebelumnya Rp854,6 triliun diubah menjadi Rp926 triliun.Yang menarik, asumsi suku bunga moneter acuan atau BI Rate tidak diubah,tetap 7,5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan banyak faktor yang menyebabkan perubahan proyeksi asumsi makroekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi.

Dasar pertimbangan perubahan asumsi indikator makroekonomi APBN 2008 adalah memburuknya prospek perekonomian global, yang dipicu melemahnya ekonomi AS. Dalam konteks ini, catatan kritis yang bisa dikedepankan adalah bahwa pemerintah realistis terhadap perkembangan lingkungan global.Justru kalau pemerintah tidak segera melakukan perubahan, asumsi-asumsi yang dipergunakan dinilai mencerminkan optimisme yang berlebihan tanpa dasar pijakan kuat.

Konstelasi perekonomian global berubah ketika pemerintah AS menyiratkan situasi kian memburuk dan membutuhkan penanganan segera melalui kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan.Penetapan paket stimulus fiskal senilai lebih dari USD150 miliar, terkait pemangkasan suku bunga AS (Fed Fund Rate) dari 4,25% menjadi 3% hanya dalam tempo singkat (Januari 2008), menunjukkan secara gamblang bahwa perekonomian AS memang sedang berada di ambang resesi.

Tekanan terhadap APBN 2008 semakin nyata ketika harga minyak tidak kunjung turun. Putusan politis sudah diambil pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Di sini pemerintah dihadapkan pada situasi dilematis. Tidak menaikkan harga BBM berarti tekanan terhadap APBN makin menguat, sementara kalau menaikkan harga BBM tentu tidak populer di mata rakyat.

Situasi inilah yang mendorong pemerintah mengubah asumsi harga minyak dari sebelumnya USD60 per barel menjadi USD83 per barel. Sejumlah ekonom di berbagai lembaga keuangan lokal malah memprediksi harga minyak dunia akan bergerak pada kisaran USD90 per barel sepanjang tahun ini. Agar tekanan terhadap APBN 2008 tidak meluas, pemerintah menaikkan angka persentase defisit dari 1,7% menjadi 2%.

Hal ini terjadi karena terjadinya lonjakan lebih besar di sisi pengeluaran (dari Rp854,6 triliun menjadi Rp926 triliun) dibandingkan sisi penerimaan (dari Rp781,4 triliun menjadi Rp839 triliun).Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menambal atau mengurangi defisit itu.

Selama ini pemerintah sudah memiliki beberapa jalan keluar yang cukup mujarab untuk memenuhi sisi pendapatan negara, antara lain dari peningkatan setoran pajak, pembagian dividen BUMN,dan privatisasi BUMN. Kini yang diperlukan adalah tambahan pendapatan dari sumber lain untuk menambal atau mengurangi defisit.Bisa saja dari sumber konvensional yang disebutkan tadi, tetapi tentu dengan volume lebih besar.

Masalahnya, untuk menaikkan target penerimaan dari berbagai jalan keluar yang konvensional, pemerintah masih harus mendiskusikan terlebih dahulu dengan DPR. Perubahan asumsi inflasi juga menunjukkan pemerintah bersikap lebih waspada terhadap tekanan-tekanan yang ada.

Pertama, inflasi yang bersumber dari faktor eksternal,yang dikenal dengan imported inflation karena tingginya harga minyak dunia. Kedua, inflasi musiman, misalnya inflasi menjelang pergantian tahun kalender dan inflasi selama Ramadan dan Idul Fitri. Ketiga, inflasi yang disebabkan perubahan lingkungan seperti terjadinya musibah gempa bumi, banjir, pasang air laut, kerusakan fasilitas transportasi (jalan raya).

Keempat, inflasi karena kenaikan konsumsi masyarakat sebagai imbas dari peningkatan daya beli masyarakat. Kombinasi keempat faktor di atas mendorong laju inflasi di tahun ini bakal melonjak. Karena itu, langkah antisipatif untuk menjaga inflasi tidak melampaui 6,5% harus dilakukan pemerintah sejak sekarang melalui strategi menyeimbangkan sisi permintaan dan sisi penawaran.Apabila inflasi bisa dikendalikan, besar peluang untuk mengarahkan BI Rate ke level 7,5%.

Yang menarik, asumsi produksi minyak diturunkan dari 1,034 juta barel per hari menjadi 910.000 barel per hari. Hal ini mencerminkan pemerintah mengambil posisi konservatif atau hati-hati. Jika menilik potensi eksplorasi minyak bumi yang masih besar, seharusnya pemerintah bisa mendorong Pertamina untuk lebih eksploratif melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi produksi dan pengolahan minyak.

Tidak kalah pentingnya adalah langkah penghematan yang harus dilakukan setiap institusi pemerintah. Permintaan Menkeu Sri Mulyani agar setiap kementerian berhemat 15% dalam bentuk pemangkasan anggaran, merupakan salah satu upaya yang realistis untuk dilaksanakan.

Apa pun risiko ekonomi yang bakal dihadapi, paling tidak tim ekonomi sudah memiliki modal berharga berupa pencapaian pertumbuhan ekonomi 2007 sebesar 6,32%. Belajar dari pencapaian ini, mestinya target pertumbuhan ekonomi 2008 sebesar 6,4% dapat dicapai. Syukur-syukur realisasinya lebih dari target.*** (Catatan: tulisan ini merupakan pandangan pribadi)

Ryan Kiryanto
Ekonom Senior BNI