Mengenang Kebijakan Ekonomi Pak Harto

Tajuk Pilihan
Mengenang Kebijakan Ekonomi Pak Harto
oleh : zulfikar & erwinsyah
Mantan Presiden Soeharto memang merupakan tokoh kontroversial banyak yang mencintai juga banyak yang membenci beliau, selama pemerintahan beliau selama 32 tahun Indonesia pernah berjaya pada tahun 83 dimana pertumbuhan ekonomi makro pernah tembus 7.4 %, selama awal pemerintahan beliau pada tahun 67 beliau berhasil mengeluarkan kondisi negara yang kacau balau dengan inflasi sebesar 635 % pada zaman soekarno ke kondisi yang lebih baik.Gebrakan awal di mulai dari sektor pertanian mengantar bangsa Indonesia menjadi swasembada pangan. Untuk membangun pertumbuhan ekonomi maka stabilitas keamanan dan ketertiban dalam negeripun dilakukan dengan segala cara Soeharto memiliki prinsip yang sama dengan sahabatnya, Lee Kuan Yew, sang pendiri Republik Singapura tahun 1965. Keduanya memiliki prinsip bahwa pertumbuhan ekonomi di negeri yang rakyatnya belum terdidik hanya bisa berkembang jika stabilitas dinomorsatukan. Untuk itu, Seperti juga Lee Kuan Yew, Soeharto menjalankan pemerintahannya dengan tangan besi. Kekagalan pemerintahan Soekarno membangun perekonomian bangsa menguatkan keyakinan bahwa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin telah gagal membangun perekonomian negeri yang belum lama merdeka atau baru berdiri. Bagi Soeharto, memarjinalkan oposan merupakan harga yang harus dibayar mahal untuk membangun pertumbuhan ekonomi. Artinya, kehidupan demokrasi dan kebebasan berpendapat harus rela menduduki urutan ke sekian.

Pada 25 Juli 1966 Soeharto membentuk kabinet Ampera dengan tugas pokoknya adalah melaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi yang berkonsentrasi pada pengendalian inflasi, pencukupan penghidupan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan ekspor, dan pencukupan kebutuhan sandang

Bank Indonesia mencatat, Presiden Soeharto di masa pemerintahannya menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintah. Dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonomi yang sebelumnya bertentangan dengan Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis. Teknokrat-teknokrat yang umumnya berpendidikan barat dan liberal (Amerika Serikat) diangkat adalah lulusan Berkeley sehingga mereka lebih dikenal di dalam klik ekonomi sebagai Mafia Berkeley di kalangan Ekonomi, Industri dan Keuangan Indonesia. Pada masanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara-negara donor (negara-negara maju) yang tergabung dalan IGGI yang diseponsori oleh pemerintah Belanda.
Di bidang moneter, Indonesia menerapkan sistem kontrol devisa yang ketat. Hal ini sesuai dengan UU No. 32/1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa yang menetapkan bahwa devisa yang berasal dari kekayaan alam dan usaha Indonesia dikuasai oleh negara. Kebijakan ini, di satu pihak ternyata cukup berhasil dalam mengisolasikan perekonomian nasional terhadap pengaruh eksternal.

Program stabilisasi yang dilakukan oleh pemerintah sampai 1974 sangat berperan dalam menurunkan laju inflasi dari 47,40% pada 1973/1974 menjadi 21% pada 1974/1975. Sampai tahun 1980-an, laju inflasi terus bisa ditekan hingga satu digit, seperti pada tahun 1986 sebesar 5,8%.
Pada tahun 1987, perekonomian Indonesia menghadapi kesulitan. Pengaruh pasar minyak yang belum menentu memberi kontribusi cukup besar bagi peningkatan defisit neraca pembayaran dan penerimaan pemerintah. Kondisi ini dipersulit oleh semakin turunnya harga berbagai komoditas ekspor tradisional Indonesia di pasaran. Sementara itu, terjadi spekulasi di pasar valuta asing pada awal tahun 1987/1988 yang cukup mengganggu stabilitas moneter.
Menghadapi kondisi sulit ini, pada bulan Juni 1987, pemerintah bersama Bank Indonesia melakukan pengetatan moneter yang biasa dikenal dengan Gebrakan Sumarlin I. Pengetatan moneter pada 1987 dan 1991 mengekang laju inflasi hingga secara berangsur turun menjadi 4,9% pada 1992.
Pada Juli 1997 terjadi krisis ekonomi moneter yang menggoncang sendi-sendi ekonomi dan politik nasional. Bagi perbankan, krisis telah menimbulkan kesulitan likuiditas yang luar biasa akibat hancurnya Pasar Uang antar Bank (PUAB).

Pada Oktober 1997, agen jackel (seperti yang ditulis oleh John Perkins) dalam bandit ekonomi pemerintah terkena skenario konspirasi AS yang akhirnya mengundang IMF untuk membantu program pemulihan krisis di Indonesia. Pada 31 Oktober 1997 disetujui LoI pertama yang merupakan program pemulihan krisis IMF. Tapi resep IMF tak membuahkan hasil. Memasuki 1998 keadaan ekonomi semakin memburuk, nilai rupiah terhadap dolar AS tertekan hingga Rp 16.000. Hal tersebut disebabkan pasokan barang yang menurun dengan tajam karena kegitan produksi berkurang dan jalur distribusi terganggu karena rusaknya sentra-sentra perdagangan akibat kerusuhan Mei 1998. Inilah titik pemicu yang akhirnya memaksa Soeharto turun tahta dan mengubur impin menjadikan Indonesia sebagai macan Asia.
Membaiknya ekonomi hingga kepemimpinan Soeharto lengser pada tahun 1998, terlihat dari indikator makro seperti peningkatan pendapatan nasional. Tercatat, perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70, pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000. Berbagai upaya pembangunan selama lebih dari dua dekade pun berhasil menekan persentase penduduk miskin menjadi 11% pada tahun 1996. Namun jumlah penduduk miskin kembali meningkat setelah krisis ekonomi di pertengahan tahun 1997. Menurut BPS, pada bulan Agustus 1999 jumlah orang miskin menjadi 47,9 juta orang (23,4% dari total penduduk).
Kebijakan lain yang pernah diterapkan Soeharto dalam pembangunan ekonomi Orde Baru yang masih bisa diadopsi adalah memprioritaskan sektor pertanian dan mendorong tumbuhnya industri manufaktur (agroindustri) untuk menghasilkan barang jadi yang bernilai ekonomi tinggi.
Dengan konsep Repelita dan prioritas kepada sektor pertanian, Indonesia untuk pertama kali mendapat penghargaan dari FAO (organisasi pangan dan pertanian dunia/PBB) karena keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras pada tahun 1980-an.
Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem trickle down effect (menetes ke bawah) yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan industri dan keuangan (EKUIN) pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada donor Internasional terutama paska Krisis 1997. Dalam bidang ekonomi juga, tercatat Indonesia mengalami swasembada beras pada tahun 1984. Namun prestasi itu ternyata tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.
Keberhasilan Orde Baru itu dinodai dengan semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme, pembangunan yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sehingga muncul rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua.
Tragis. Pak Harto seperti ditakdirkan mengulang sejarah lengsernya Soekarno di tengah kondisi perekonomian yang parah. Soeharto yang membenahi buruknya perekonomian warisan Soekarno akhirnya juga lengser pada 1988 dengan wewariskan hiperinflasi yang mencapai 58% dan rupiah yang terpuruk hingga ke Rp 16.000 per dolar AS.