BI Akan Keluarkan Aturan GWM Baru

BI Akan Keluarkan Aturan GWM Baru
oleh : zulfikar
Bank Indonesia (BI)yang disampaikan gubernur BI dalam acara banker’s dinner, Jumat malam (18/1), berencana mengeluarkan peraturan baru terkait perhitungan giro wajib minimum (GWM) dan obligasi korporasi dalam perhitungan rasio kredit terhadap simpanan (financing to deposit ratio/FDR).

Soal aturan GWM dan LDR akan ada,” jelas Deputi Gubernur BI Siti Ch Fadjrijah di sela Festival Ekonomi Syariah di Jakarta, Rabu (16/1). Namun, dia menolak memberikan keterangan lebih detailnya.

Sementara itu, kalangan bankir meminta pelonggaran sejumlah aturan. Direktur PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Bien Subiantoro meminta bank sentral melonggarkan aturan tentang kolektibilitas guna menurunkan angka kredit bermasalah (non performing loan/NPL). Kolektibilitas lancar, tidak lancar, dan macet perlu ditinjau ulang terutama menyangkut nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, Bien juga meminta pelonggaran aturan tentang perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) kredit UMKM. Hal ini bertujuan agar penyaluran kredit jenis ini bisa lebih ekspansif. Dia menambahkan, ketentuan terkait masuknya perhitungan obligasi korporasi sebagai komponen LDR juga masih ditunggu para bankir guna meningkatkan angka LDR perbankan.

“BI kanpernah melontarkan aturan baru pelonggaran ATMR dan ketentuan baru LDR. Itu masih kami tunggu agar bisa lebih ekspansif,” jelas dia.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sofyan Basir menilai, BI sudah cukup memberikan pelonggaran kepada perbankan melalui berbagai aturan yang dikeluarkan pada 2007. Namun Sofyan berharap ada pelonggaran GWM dan perubahan perhitungan LDR, sehingga bank bisa meningkatkan akselerasinya.

Sedangkan Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengusulkan agar regulator memperhatikan masalah pajak ganda yang dikenakan kepada perbankan syariah. Selain itu, Sigit menilai, aturan soal GWM perlu dikaji.

“Situasi ekonomi saat ini jauh lebih baik sehingga perlu dipikirkan GWM dilonggarkan agar perbankan lebih leluasa menyalurkan kredit,” kata Sigit.

Dia mengatakan, perbankan nasional membutuhkan regulasi agar lebih kreatif dalam menyalurkan kredit. “Perlu dipikirkan bagaimana merangsang peningkatan kredit secara lebih signifikan,” pinta dia.

Sementara itu, Direktur Bisnis Umum BRI Sudaryanto Sudargo meminta aturan tentang batas maksimum pemberian kredit (BMPK) diperlonggar agar bisa merangsang penyaluran kredit lebih bergairah lagi.

Dia juga meminta bank sentral memperhatikan soal izin terkait akuisisi. “Terlalu banyak waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin akuisisi. Tentu, bank harus memperhitungkan aspek bisnisnya agar momentum tidak hilang begitu saja,” kata dia.

Pengelompkan Kredit
Direktur Utama Bank Nagari Suryadi Asmi mengusulkan kepada BI agar bank diberi keleluasaan dalam menyalurkan kredit tanpa harus dibatasi kategorisasi yang ketat antara kredit konsumtif dan produktif. Pasalnya, masing-masing bank dipastikan akan mencari titik keseimbangan antara kedua jenis kredit itu sesuai kondisi lapangan.

Dia menyebutkan, selama ini kredit yang tergolong konsumtif pada kenyataannya justru bersifat produktif. Misalnya, kredit motor untuk para tukang ojek. “Kadang-kadang para pegawai juga mengambil kredit untuk usaha lain di sektor informal, seperti peternakan,” jelas dia.

Sedangkan Direktur Utama Bank Jatim Muljanto menyoroti seputar pembayaran premi penjaminan. Dia mengaku tidak mempermasalahkan persentase premi yang mesti dibayar oleh bank. Hanya saja, dia menilai, cakupan dana pihak ketiga (DPK) yang harus dijamin terlalu luas. “Seperti dana gaji, apakah ini harus dijaminkan. Itu hanya uang lewat, otomatis tidak berisiko,” tegas dia.

Sebelumnya, Gubernur BI Burhanuddin Abdullah mengaku akan mengeluarkan kebijakan moneter terkait suku bunga acuan bagi pasar uang (overnight rate). “Detailnya akan kami sosialisasikan pada banker’s dinner,” kata dia