![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/images/sp_en_6.gif)
7 Prioritas Untuk Ekonomi 2009
oleh : zulfikar
Pemerintah memberikan tambahan stimulus baru ekonomi sekitar Rp 16-20 triliun serta menetapkan tujuh prioritas perekonomian pada 2009. Sedangkan pertumbuhan ekonomi ditargetkan di atas 4,5%.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan hal itu usai memimpin rapat koordinasi mengenai realisasi APBN 2008, prospek ekonomi tahun 2009, dan reformasi internal di Departemen Keuangan (Depkeu), Rabu (31/12) malam. Presiden menjelaskan, pemerintah menyiapkan stimulus baru guna menyelamatkan sekto riil dan menciptakan lapangan pekerjaan. Nilainya sekitar Rp 16-20 triliun. Stimulus ini melengkapi stimulus sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp 12,5 triliun untuk 2009, berupa pajak dan bea masuk yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian, tahun depan pemerintah berkomitmen menggelontorkan stimulus ekonomi hingga Rp 32,5 triliun.Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jumlah pasti paket stimulus baru di luar kebijakan APBN 2009 tersebut akan diumumkan pada 5 Januari 2009. “Stimulus yang sudah ditetapkan di APBN 2009 kan Rp 12,5 triliun. Nanti tanggal 5 Januari 2009 kami akan sampaikan sektor apa, industri, dan komoditas apa yang mendapatkannya, juga kriterianya,” kata dia.Menurut Sri Mulyani, dana untuk stimulus tambahan diambil dari sisa lebih pengeluaran anggaran (silpa). Dia menguraikan, hingga 31 Desember 2008, pengeluaran APBN mencapai 97%, sedangkan realisasi penerimaan jauh lebih tinggi. Penerimaan dari bea cukai mencapai 13% di atas target dan penerimaan pajak 7% di atas target. “Karena penerimaan negara di atas target, sementara pengeluaran 97%, berarti ada sisa dan financing tertutup. Jumlahnya masih dihitung,” ujar dia.Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu menjelaskan, pihaknya akan melihat besaran pasti silpa sebagai patokan untuk menetapkan program dalam paket stimulus. “Itu harus ke DPR dulu karena dananya di luar APBN dan tak perlu pakai APBNP lagi,” ujarnya. Selain tambahan stimulus baru, pemerintah juga menganggarkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur senilai Rp 32 triliun di Departemen Pekerjaan Umum (PU) dan Departemen Perhubungan senilai Rp 16 triliun.
Tujuh Prioritas 2009
Pada bagian lain, Presiden menegaskan, pemerintah siap mengatasi berbagai kemungkinan yang terjadi sebagai dampak dari krisis keuangan dunia, baik dari segi fiskal maupun kebijakan. Terkait hal ini, pemerintah menyampaikan tujuh prioritas perekonomian Indonesia 2009, yaitu membatasi pengangguran baru akibat krisis keuangan, mengelola inflasi pada batas tertentu, dan menjaga pergerakan sektor riil dengan insentif fiskal. Selain itu, pemerintah mempertahankan daya beli masyarakat dengan menaikkan gaji, melindungi ekonomi kaum miskin, memelihara kecukupan pangan dan energi, serta memelihara pertumbuhan ekonomi.Tahun ini, Kepala Negara optimistis pertumbuhan ekonomi bisa di atas 4,5. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut cukup konservatif dan realistis di tengah krisis keuangan dunia yang membuat hampir setiap negara mengoreksi target pertumbuhan ekonominya."Tahun 2008 pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6%. Ini tergolong baik karena semua ekonomi secara global mengoreksi target ke bawah. Kita harap tahun 2009 meski ada perlambatan bisa memelihara angka yang pantas. Konservatifnya di atas 4,5%, itu angka yang realistis," kata Presiden.
Infrastruktur dan UKM
Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan, rencana pemerintah menambah stimulus Rp 16-20 triliun cukup positif. “Namun, pemerintah juga perlu membuat rincian jelas terkait rencana stimulus dalam APBN 2009 senilai Rp 12,5 triliun ke DPR. Pasalnya sejak Oktober 2008, rincian penyaluran ke berbagai sektor belum ada,” kata dia.Selain itu, penggunaan silpa menjadi stimulus perlu sejalan dengan UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negar.Harry berharap, tambahan stimulus itu dapat mengurangi potensi PHK yang cenderung meningkat serta membantu sektor industri berorientasi ekspor yang saat ini pasarnya semakin sulit. Terkait itu, pemerintah perlu melakukan diversifikasi agar industri yang awalnya mengekspor juga mempunyai pasar di dalam negeri. Di sisi lain, stimulus juga diperlukan untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan pengamat ekonomi dari UGM Tony A Prasetiantono dan pengamat ekonomi dari Cides Umar Juoro sependapat, paket stimulus ekonomi tambahan cukup membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut mereka, sektor-sektor yang perlu mendapat stimulus tersebut adalah infrastruktur serta usaha kecil dan menengah (UKM) yang menciptakan banyak lapangan kerja.“UKM adalah sektor informal yang selalu survive dalam kondisi krisis. Sektor ini perlu mendapat dukungan stimulus, karena baru sepertiga UKM yang tersentuh oleh perbankan nasional,” ujar Tony.Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bambang Soesatyo menambahkan, stimulus hendaknya mengutamakan sektor-sektor padat karya, yang produknya bisa mensubtitusi produk impor. “Dengan pola ini, dua target bisa dicapai. Yakni menurunkan jumlah PHK dan penguatan pasar dalam negeri,” kata dia.Kadin berharap nilai stimulus untuk sektor riil bisa mencapai Rp 50 triliun. Stimulus pun harus dilandasi strategi komprehensif guna meningkatkan produktivitas sektor riil.
oleh : zulfikar
Pemerintah memberikan tambahan stimulus baru ekonomi sekitar Rp 16-20 triliun serta menetapkan tujuh prioritas perekonomian pada 2009. Sedangkan pertumbuhan ekonomi ditargetkan di atas 4,5%.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan hal itu usai memimpin rapat koordinasi mengenai realisasi APBN 2008, prospek ekonomi tahun 2009, dan reformasi internal di Departemen Keuangan (Depkeu), Rabu (31/12) malam. Presiden menjelaskan, pemerintah menyiapkan stimulus baru guna menyelamatkan sekto riil dan menciptakan lapangan pekerjaan. Nilainya sekitar Rp 16-20 triliun. Stimulus ini melengkapi stimulus sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp 12,5 triliun untuk 2009, berupa pajak dan bea masuk yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian, tahun depan pemerintah berkomitmen menggelontorkan stimulus ekonomi hingga Rp 32,5 triliun.Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jumlah pasti paket stimulus baru di luar kebijakan APBN 2009 tersebut akan diumumkan pada 5 Januari 2009. “Stimulus yang sudah ditetapkan di APBN 2009 kan Rp 12,5 triliun. Nanti tanggal 5 Januari 2009 kami akan sampaikan sektor apa, industri, dan komoditas apa yang mendapatkannya, juga kriterianya,” kata dia.Menurut Sri Mulyani, dana untuk stimulus tambahan diambil dari sisa lebih pengeluaran anggaran (silpa). Dia menguraikan, hingga 31 Desember 2008, pengeluaran APBN mencapai 97%, sedangkan realisasi penerimaan jauh lebih tinggi. Penerimaan dari bea cukai mencapai 13% di atas target dan penerimaan pajak 7% di atas target. “Karena penerimaan negara di atas target, sementara pengeluaran 97%, berarti ada sisa dan financing tertutup. Jumlahnya masih dihitung,” ujar dia.Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu menjelaskan, pihaknya akan melihat besaran pasti silpa sebagai patokan untuk menetapkan program dalam paket stimulus. “Itu harus ke DPR dulu karena dananya di luar APBN dan tak perlu pakai APBNP lagi,” ujarnya. Selain tambahan stimulus baru, pemerintah juga menganggarkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur senilai Rp 32 triliun di Departemen Pekerjaan Umum (PU) dan Departemen Perhubungan senilai Rp 16 triliun.
Tujuh Prioritas 2009
Pada bagian lain, Presiden menegaskan, pemerintah siap mengatasi berbagai kemungkinan yang terjadi sebagai dampak dari krisis keuangan dunia, baik dari segi fiskal maupun kebijakan. Terkait hal ini, pemerintah menyampaikan tujuh prioritas perekonomian Indonesia 2009, yaitu membatasi pengangguran baru akibat krisis keuangan, mengelola inflasi pada batas tertentu, dan menjaga pergerakan sektor riil dengan insentif fiskal. Selain itu, pemerintah mempertahankan daya beli masyarakat dengan menaikkan gaji, melindungi ekonomi kaum miskin, memelihara kecukupan pangan dan energi, serta memelihara pertumbuhan ekonomi.Tahun ini, Kepala Negara optimistis pertumbuhan ekonomi bisa di atas 4,5. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut cukup konservatif dan realistis di tengah krisis keuangan dunia yang membuat hampir setiap negara mengoreksi target pertumbuhan ekonominya."Tahun 2008 pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6%. Ini tergolong baik karena semua ekonomi secara global mengoreksi target ke bawah. Kita harap tahun 2009 meski ada perlambatan bisa memelihara angka yang pantas. Konservatifnya di atas 4,5%, itu angka yang realistis," kata Presiden.
Infrastruktur dan UKM
Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan, rencana pemerintah menambah stimulus Rp 16-20 triliun cukup positif. “Namun, pemerintah juga perlu membuat rincian jelas terkait rencana stimulus dalam APBN 2009 senilai Rp 12,5 triliun ke DPR. Pasalnya sejak Oktober 2008, rincian penyaluran ke berbagai sektor belum ada,” kata dia.Selain itu, penggunaan silpa menjadi stimulus perlu sejalan dengan UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negar.Harry berharap, tambahan stimulus itu dapat mengurangi potensi PHK yang cenderung meningkat serta membantu sektor industri berorientasi ekspor yang saat ini pasarnya semakin sulit. Terkait itu, pemerintah perlu melakukan diversifikasi agar industri yang awalnya mengekspor juga mempunyai pasar di dalam negeri. Di sisi lain, stimulus juga diperlukan untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan pengamat ekonomi dari UGM Tony A Prasetiantono dan pengamat ekonomi dari Cides Umar Juoro sependapat, paket stimulus ekonomi tambahan cukup membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut mereka, sektor-sektor yang perlu mendapat stimulus tersebut adalah infrastruktur serta usaha kecil dan menengah (UKM) yang menciptakan banyak lapangan kerja.“UKM adalah sektor informal yang selalu survive dalam kondisi krisis. Sektor ini perlu mendapat dukungan stimulus, karena baru sepertiga UKM yang tersentuh oleh perbankan nasional,” ujar Tony.Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bambang Soesatyo menambahkan, stimulus hendaknya mengutamakan sektor-sektor padat karya, yang produknya bisa mensubtitusi produk impor. “Dengan pola ini, dua target bisa dicapai. Yakni menurunkan jumlah PHK dan penguatan pasar dalam negeri,” kata dia.Kadin berharap nilai stimulus untuk sektor riil bisa mencapai Rp 50 triliun. Stimulus pun harus dilandasi strategi komprehensif guna meningkatkan produktivitas sektor riil.
Perppu Sunset Policy
Sementara itu, Presiden SBY menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perpanjangan fasilitas penghapusan bunga dan sanksi pajak (sunset policy). Dengan demikian, perpanjangan tenggat waktu sunset policy hingga 28 Februari 2009 resmi diberlakukan. Sebelumnya, Ditjen Pajak menyatakan, penerimaan pajak termasuk PPh migas hingga 24 Desember 2008 mencapai Rp 559,8 triliun, meningkat dibandingkan target APBN-P senilai Rp 534,3 triliun. Sedangkan total penerimaan tanpa PPh migas sebesar Rp 488,7 triliun, dari target APBN-P senilai Rp 480,9 triliun. Ditjen Pajak memperkirakan total penerimaan hingga 31 Desember 2008 termasuk PPh migas mencapai Rp 566,2 triliun. Itu akan mencapai surplus Rp 31,7 triliun dari target APBN-P, atau 105,9%. Sedangkan perkiraan penerimaan tanpa PPh migas sebesar Rp 491,1 triliun, atau 102,1% dari target APBN-P.
Evaluasi STimulus Fiskal Pertriwulan
Pemerintah akan mengevaluasi realisasi pemberian stimulus fiskal untuk sektor riil setiap 3 bulan sekali (kuartal). Jika pemberian stimulus itu dianggap tidak efektif, maka ada kemungkinan pemerintah menghentikan fasilitas senilai Rp 12,5 triliun tersebut.Kebijakan ini akan dimasukkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan diumumkan tanggal 5 Januari 2009 nanti.Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawadi mengatakan evaluasi diperlukan agar pemberian insentif tersebut tidak mubazir dan untuk mengontrol implementasi di lapangan. "Setiap kuartal harus dievaluasi, kalau mubazir dan cuma mengarami laut maka harus distop," kata Edy Putra di Jakarta, Jumat (2/01).Ia juga menambahkan, pemerintah menanggung beban berat untuk menjaga sektor riil karena dalam situasi krisis seperti ini sektor riil memiliki sensitivitas tinggi sehingga pemerintah harus terus waspada. Sektor-sektor yang akan mendapat insentif harus membuktikan dan komitmen terhadap rencana produksi, ekspor dan kontribusi pajak dan tenaga kerja yang akan didapat.
0 Comments:
Post a Comment