Arus Kas PT. Pertamina Mengalami Gangguan

Arus Kas PT. Pertamina Mengalami Gangguan
oleh : zulfikar
Akibat naiknya harga minyak dunia menyentuh level $ 120 /barrel .

Kondisi itu menyebabkan Pertamina menurunkan rencana produksi minyak yang bisa dijual (lifting) dari 145 ribu barel per hari (bph) menjadi 132 ribu bph.
mengakibatkan kebutuhan Kebutuhan valuta asing (valas) Pertamina untuk impor minyak mentah dan BBM melonjak 30%, saat ini PT. Pertamina membutuhkan currency USD sebagai biaya operasional per harinya sebesar US$ 50 juta per hari, berarti terjadi kenaikan 30% dari kondisi normal,Lonjakan itu terjadi sejak harga minyak menyentuh US$ 110 per barel pada akhir Februari 2008.

Dalam kebutuhan valas tersebut PT. Pertamina berkordinasi dengan pihak Bank Indonesia (BI) dan bank-bank BUMN,Langkah tersebut diperlukan agar pergerakan kurs mata uang rupiah tidak terlalu fluktuatif. Selain itu saat ini PT. Pertamina masih memiliki piutang ke PLN yang saat ini mencapai Rp 30 triliun, devisit cash flow tersebut tidak akan terganggu seandainya PT. PLN membayar hutang dimana angsuran per bulan Rp 3 triliun. Cash flow PT. Pertaminapun terbantu dengan adanya pembayaran subsidi BBM dari pemerintah sekitar Rp 12 triliun. Selama kuartal I-2008, total subsidi BBM yang sudah dikucurkan Departemen Keuangan mencapai Rp 32 triliun

Kebutuhan valas yang melonjak, kata Wisnuntoro, tidak berdampak terhadap stok BBM bersubsidi. Stok rata-rata BBM subsidi Pertamina saat ini relatif aman, dan berada di atas 17 hari. Standar stok nasional Pertamina yang dianggap aman selama ini sekitar 20-23 hari.

Stok premium memang di bawah normal, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional 17 hari. Sedangkan stok solar dan minyak tanah cukup untuk konsumsi di atas 20 hari.

“Stok premium per hari sekitar 52.900 kiloliter (kl), minyak tanah 25.000 kl, dan solar 29.400 kl. Ke depan, tren stok kemungkinan tidak akan berubah,” tegas Wisnuntoro.
Produksi Turun

Secara terpisah, Kepala BP Migas Kardaya Warnika mengungkapkan, Pertamina berniat menurunkan produksi minyak yang bisa dijual (lifting) dari semula 145.000 barel per hari (bph) menjadi 132.000 bph.

“Alasannya, Pertamina terlalu berat mencapai target 145.000 bph. Namun itu wajar. Tidak hanya Pertamina kok yang menurunkan lifting,” kata Kardaya di sela rapat koordinasi dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di Jakarta, kemarin.

Tahun ini, Pertamina merencanakan produksi minyak dari lapangan sendiri maupun hasil patungan dengan kontraktor lain sebesar 65,72 juta barel setahun, produksi gas 438,05 miliar kaki kubik per hari (billion standard cubic feet/BSCF), dan produksi panas bumi 14,86 juta ton.

Sementara itu, lanjut Kardaya, dari sisi pengolahan minyak mentah dan gas, Pertamina memproduksi BBM sebesar 335,9 juta bph, bahan bakar khusus (BBK) dan aviasi 235,10 juta bph, serta produksi non-BBM, gas, dan petrokimia sebesar 88,10 juta bph.

Tahun ini Pertamina menargetkan penjualan BBM bersubsidi sebesar 35,5 juta kl, penjualan BBM nonsubsidi dan industri 20,99 juta kl, BBK dan aviasi 3,29 juta kl, pelumas 0,36 juta kl, produk gas 4,29 juta kl ekuivalen oil, serta non-BBM dan petrokimia 9,79 kl ekuivalen oil.

Di sisi lain, kata Kardaya, pemerintah kemungkinan akan mengkaji ulang target lifting minyak nasional pada tahun ini dari 927.000 bph. Namun, pernyataan Kardaya tersebut dimentahkan oleh Dirjen Migas Departemen ESDM Luluk Sumiarso.

Menurut Luluk, pemerintah tidak akan mengubah lifting sebesar 927.000 bph. “Kami sudah melihat berbagai kemungkinan, sampai akhir tahun kami optimistis target bisa tercapai,” kata Luluk.

Dia menegaskan, untuk KKKS migas yang tidak bisa mencapai target, pihaknya akan memberikan perhatian lebih. Dari hasil rapat pemerintah dan KKKS, diyakini produksi minyak nasional bisa mencapai target produksi 977.000 bph dan lifting 927.000 ribu bph tahun ini. “Angka produksi dan lifting berbeda karena ada swap yang dilakukan Chevron dengan ConocoPhilips sebanyak 50 ribu bph,” ujarnya.

Konsumsi Meningkat

Sementara itu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyatakan, konsumsi BBM bersubsidi pada tahun ini bisa membengkak hingga 15% bila tidak dilakukan pengawasan secara ketat.

“Dalam APBN-P 2008, konsumsi BBM bersubsidi ditetapkan 35,5 juta kl. Namun, melihat konsumsi BBM pada kuartal I-2008, kalau tidak diawasi bisa membengkak menjadi 41 juta kiloliter,” kata Purnomo di kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Jakarta, kemarin.

Menurut Purnomo, meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi menyebabkan beban subsidi yang ditanggung APBN pun akan membengkak. Jika dengan asumsi harga minyak US$ 95 per barel subsidi mencapai Rp 106 triliun. Namun, dengan harga minyak sekarang di atas US$ 115 per barel, subsidi bisa melebihi Rp 125 triliun. “Apalagi jika tidak dilakukan pengawasan, bisa lebih banyak lagi,” ujarnya.

Smart Card

Sedangkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) saat ini mengkaji empat alternatif penerapan kartu pintar (smart card) untuk membatasi konsumsi premium dan solar bersubsidi kendaraan roda empat. Pemerintah belum memutuskan opsi mana yang akan dipilih dari skenario penerapan smart card itu.

Menurut Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, empat skenario smart card itu meliputi pembatasan konsumsi premium/solar berdasarkan kapasitas silinder (CC), tahun pembuatan, dan peruntukannya apakah kendaraan pribadi atau angkutan umum.

“Skenario lain adalah yang samar-samar. Ada kendaraan pelat hitam yang digunakan bukan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya di sela penandatanganan perjanjian kerja sama bersama (PKB) BPH Migas dan Kejakgung.

Harus Berhemat

Di tempat terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) khawatir kenaikan harga minyak dunia bakal mengganggu anggaran negara. Untuk itu, dia menyerukan agar masyarakat berhemat BBM.

Di hadapan gubernur, bupati, dan masyarakat Kalimantan Tengah, Presiden mengatakan, kenaikan minyak dunia berakibat pada pembengkakan subsidi yang dapat mengganggu ekonomi nasional.

"Subsidi yang terlalu besar akan merusak ekonomi, karena itu kita harus bisa berhemat," imbau Presiden.

Menurut Presiden, pemerintah akan berupaya mencari solusi agar dampak kenaikan harga minyak dunia bisa diminimalisasi.

Presiden menilai, Pulau Jawa termasuk paling boros dalam menggunakan BBM, karena itu harus ditertibkan